Senin, 21 Juli 2008

Tanggapan Mosi Tidak Percaya

Nomor : 002/DPC-ORG/KO.TNG/VII/2008
Lamipran :
Perihal : Tanggapan dan Klarifikasi atas Mosi Tidak Percaya

Kepada Yth :

1. Para Ketua DPC Organda se Prov.Banten
2. Ketua DPD Organda Prov.Banten di Serang
3. Ketua Umum DPP Organda Di Jakarta

Dengan hormat,

1. Menunjuk :
a. Surat DPC Organda Kab.Lebak Nomor : 18/DPC-ORG/LBK/V/2008, tanggal 24 Mei 2008, tentang Mosi Tidak Percaya.
b. Surat DPC Organda Kab.Pandeglang Nomor : 004/DPC-ORG/PDG/ V/2008, tanggal 26 Mei 2008, tentang Mosi Tidak Percaya.
c. Surat DPC Organda Kab.Serang Nomor : 005/DPC-ORG/V/2008, tanggal 27 Mei 2008, tentang Mosi Tidak Percaya.
d. Surat DPC Organda Kota Cilegon Nomor : 025/ORG-CLG/V/2008, tanggal 28 Mei 2008, tentang Mosi Tidak Percaya.
e. Surat DPC Organda Kota Tangerang Nomor : 108/DPC-ORG/KO-TNG/ V/2008, tanggal 28 Mei 2008, tentang Mosi Tidak Percaya

2. Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan sebagai tanggapan dan klarifikasi sebagai berikut :
a. Mosi Tidak Percaya DPC Organda Kab.Lebak
 Bahwa pertemuan rutin bulanan antar DPC bukan merupakan kewajiban DPD, jika dilaksanakan atas prakarsa DPD merupakan nilai plus bagi DPD dan jika tidak dilaksanakanpun DPD Tidak Melanggar AD/ART.
 Bahwa tidak adanya Pembinaan DPD kepada DPC Lebak secara Organisasi dapat diperbaiki mungkin selama ini DPD melakukan pembinaan secara personal dan kekeluargaan, tidak dilaksanakannya Pembinaan Organisasi ke DPC dalam hal ini secara prinsip tidak melanggar AD/ART
 Hubungan dengan Pembina Teknis cukup baik, vonis DPC Lebak bahwa DPD tidak harmonis dengan Kadishub Prov.Banten terkait dengan ketidak hadiran perwakilan DPD pada rapat tanggal 25 April 2008 Bukan pelanggaran terhadap AD/ART.
 Terima kasih kepada DPC Lebak yang sudah peduli terhadap DPC Kota Tangerang, Masalah Muscab DPC Kota Tangerang DPD tidak mengakui sudah tepat, karena Muscab diselenggarakan dan dipersiapkan oleh Bukan Pengurus DPC Organda Kota Tangerang dan hanya 2 orang Pengurus DPC Organda Kota Tangerang yaitu Ketua dan 1 orang Pengurus Bidang.
 Jika merasa prihatin atas kinerja DPD Organda Prov Banten atas hal-hal dimaksud bukan dengan menyampaikan Mosi Tidak Percaya karena tidak adanya pelanggaran-pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, tetapi sama-sama memperbaiki baik Kinerja DPD maupun Kinerja DPC.

b. Mosi Tidak Percaya DPC Organda Kab.Pandeglang
 Bahwa pertemuan rutin bulanan antar DPC bukan merupakan kewajiban DPD, jika dilaksanakan atas prakarsa DPD merupakan nilai plus bagi DPD dan jika tidak dilaksanakanpun DPD Tidak Melanggar AD/ART.
 Bahwa tidak adanya Pembinaan DPD kepada DPC Pandeglang secara Organisasi dapat diperbaiki mungkin selama ini DPD melakukan pembinaan secara personal dan kekeluargaan, tidak dilaksanakannya Pembinaan Organisasi ke DPC, dalam hal ini DPD Organda Prov.Banten secara prinsip tidak melanggar AD/ART
 Terima kasih kepada DPC Pandeglang yang sudah peduli terhadap DPC Kota Tangerang, Bahwa DPD Organda Prov.Banten tidak membekukan DPC Organda Kota Tangerang Hasil Muscab tanggal 9 April 2008, tetapi yang dibekukan adalah DPC Organda Kota Tangerang yang dipimpin Nasir Ginting berdasarkan Skep 003, dan DPD hanya tidak mengakui Muscab yang dilaksanakan di Salabintana Sukabumi karena diselenggarakan oleh orang-orang yang Bukan Pengurus DPC Organda Kota Tangerang dan hanya 2 orang Pengurus DPC Organda Kota Tangerang yaitu Ketua dan 1 orang Pengurus Bidang. , dalam hal ini DPD Organda Prov.Banten secara prinsip tidak melanggar AD/ART tetapi yang melanggar adalah Ketua DPC Organda Kota Tangerang M.Nasir Ginting
 Hubungan dengan Pembina Teknis cukup baik, vonis DPC Lebak bahwa DPD tidak harmonis dengan Kadishub Prov.Banten terkait dengan ketidak hadiran perwakilan DPD pada rapat tanggal 25 April 2008 Bukan pelanggaran terhadap AD/ART.
 Jika merasa prihatin atas kinerja DPD Organda Prov Banten atas hal-hal dimaksud bukan dengan menyampaikan Mosi Tidak Percaya karena tidak adanya pelanggaran-pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, tetapi sama-sama memperbaiki baik Kinerja DPD maupun Kinerja DPC.

c. Mosi Tidak Percaya DPC Organda Kota Cilegon
 Untuk memanggil DPC Organda Kota Tangerang yangt baru terbentuk hasil Muscab Salabintana Sukabumi tanggal 9 April 2008, DPD Organda tidak pada tempatnya, karena Muscab tersebut di diselenggarakan oleh orang-orang yang Bukan Pengurus DPC Organda Kota Tangerang dan hanya 2 orang Pengurus DPC Organda Kota Tangerang yaitu Ketua dan 1 orang Pengurus Bidang. , dalam hal ini DPD Organda Prov.Banten secara prinsip tidak melanggar AD/ART karena yang melanggar AD/ART adalah Ketua DPC Organda Kota Tangerang Nasir Ginting
 Kunjungan Kerja ke DPC Kota Cilegon dapat diperbaiki dan diagendakan secara berkala bersamaan dengan DPC se Prov.Banten , dalam hal ini DPD Organda Prov.Banten secara prinsip tidak melanggar AD/ART
 Bahwa setiap rapat DPD Organda Prov.Banten terkesan Pengurus Harian Tidak Lengkap , dalam hal ini Ketua DPD Organda Prov.Banten secara prinsip tidak melanggar AD/ART tetapi Ketua DPD Organda Prov.Banten harus mengambil tindakan terhadap Pengurus Harian yang tidak pernah hadir rapat.
 Pembentukan Angsuspel yang tidak jelas dalam hal ini DPD Organda Prov.Banten periode 2007-2012 secara prinsip tidak melanggar AD/ART, karena DPU Angsuspel dibentuk pada masa kepemimpinan H.Hasan Effendi.
 Hubungan dengan Pembina Teknis cukup baik, vonis DPC Kota Cilegon bahwa DPD tidak harmonis dengan Kadishub Prov.Banten hanya terkait dengan ketidak hadiran perwakilan DPD pada rapat tanggal 25 April 2008 Bukan pelanggaran terhadap AD/ART.
 Perwakilan DPC Organda Kota Cilegon tidak terakomodir dipengurus Harian dapat diusulkan pada PAW DPD Organda Prov.Banten, dalam hal tidak adanya perwakilan DPC di kepengurusan DPD Bukan pelanggaran terhadap AD/ART

d. Mosi Tidak Percaya DPC Organda Kota Tangerang
 Bahwa perekrutan personel DPC Organda menjadi Pengurus DPD, tidak ada kewajiban harus ada pembicaraan dengan Ketua DPC. Dalam menyusun Komposisi Pengurus DPD Organda Prov.Banten dilaksanakan sesuai dengan Etika dan norma Organisasi yaitu menanyakan kepada yang bersangkutan bersedia atau tidak untuk menjadi Pengurus di DPD Organda Prov.Banten jadi hal ini Bukan pelanggaran terhadap AD/ART
 Bahwa Pemberhentian terhadap 4 (empat) orang Fungsionaris DPC Organda Kota Tangerang tidak melalui mekanisme dan prosedur pemberhentian seperti yang diamanatkan ART Organda Pasal 20
 Bahwa kekosongan di DPC Organda Kota Tangerang hanya 4 (empat) orang karena yang bersangkutan menjadi Pengurus DPD Organda Prov.Banten bukan 9 (sembilan) orang. DPC Organda Kota Tangerang secara resmi belum pernah mengadakan Rapat Pleno membahas kekosongan Jabatan dan belum pernah ada ketetapan/keputusan Jabatan Lowong apa lagi Rapat Pleno dengan agenda Reschuffle, Yang ada Ketua Organda Kota Tangerang Nasir Ginting mengadakan Rapat Reschuffle dan pergeseran jabatan bukan dengan Pengurus DPC Organda Kota Tangerang tetapi dengan orang-orang diluar Pengurus seperti : Ujang Supriatna, Sumantri dll dan Rapat tersebut tidak sah, sehingga tidak ada alasan untuk minta SK PAW
 Rapat Pleno DPC Organda Kota Tangerang tanggal 12 Maret 2008 yang membahas persiapan Muscab tidak sah karena yang diundang dan yang menandatangani undangan bukan Pengurus Organda Kota Tangerang yang sah sesuai Skep.003/K/DPD-ORG/BTN/X/2004 dan yang hadir tidak Qorum.
 Bahwa Pembentukan Panitia Muscab Organda Kota Tangerang tidak sah karena dibentuk dan terbentuk oleh orang-orang yang bukan Pengurus DPC Organda Kota Tangerang hanya 2 orang Pengurus yang sah yaitu Ketua Nasir Ginting dan Pengurus Bidang Andi Ch Siregar.
 Penerbitan SK Pembekuan Kepengurusan DPC Organda Kota Tangerang oleh DPD Organda Prov.Banten atas permintaan 90 % Pengurus DPC Organda Kota Tangerang.
 Carateker DPC Organda Kota Tangerang terbentuk untuk melaksanakan Konsolidasi Organisasi agar penyelenggaraan Muscab sesuai AD/ART Organda.
 Mosi Tidak Percaya DPC Organda Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh Ketua HM.Syamsudin dan Sekretaris HM Shidiq, Sp.Pua adalah tidak tepat dan Cacat Hukum.

3. Amanat Anggaran Dasar Organda Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi : Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan diluar jadwal Musda untuk meminta pertanggung jawaban DPD mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas AD/ART,

4. Bahwa permintaan para Ketua DPC Organda di Prov.Banten untuk diadakannya Musdalub tidak dapat dilakukan karena DPD Organda Propinsi Banten secara prinsip tidak melanggar AD/ART Orhanda

5. Mengingat DPD Organda Prov.Banten tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap AD/ART dan Peraturan Organisiasi maka Surat Mosi Tidak Percaya Para Ketua DPC Organda dimaksud agar dicabut/ditarik oleh yang bersangkutan kecuali DPC Kota Tangerang batal demi hukum

6. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua Drs. Khaerul Idris Siregar
Sekretaris Misgiono

Tembusan : Yth
1. Gubernur Prov. Banten.
2. Kapolda Banten
3. Kepala Dinas Perhubungan Prov.Banten
4. Dewan Pertimbangan DPP/DPD/DPC
5. Walikota Tangerang
6. Kapolres Metro Tangerang
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang

RESUME RAPAT PLENO DIPERLUAS III

II. RESUME RAPAT PLENO DIPERLUAS III DPD ORGANDA PROV.BANTEN
1. Sekretaris Jenderal DPP Organda menyampaikan bahwa Pimpinan Rapat Diperluas adalah Ketua DPD Organda Prov.Banten namun Rapat dibuka oleh Sekjend dengan mengetuk meja sebanyak 3 (tiga) kali.
2. kehadiran Sekjend dalam Rapat Pleno Diperluas atas perintah dan Mandat dari DPP Organda dan bertindak sebagai Mediator.
3. Sekjend Organda menjelaskan berdasarkan AD/ART Organda Musdalub dapat diselenggarakan jika ada pelanggaran-pelanggaran yang prinsip atas AD/ART Organda.
4. Sekjend menjelaskan bahwa DPD Organda Prov.Banten sangat lemah dalam system administrasi organisasi.
5. Sekjend Organda menjelaskan bahwa Muscab DPC Organda Kota Tangerang yang diselenggarakan tanggal 9 April 2008 di Salabintana Sukabumi tidak sah serta caretaker tidak diakui karena tidak ada dalam AD/ART Organda.
6. Sekjend Organda menyampaikan bahwa Jabatan Ketua disemua tingkatan harus Pengusaha Angkutan berdasarkan hasil BMP II tahun 2007 di Serang Banten
7. Sekjend Organda menyatakan bahwa DPU Angsusepel dan DPU Taksi Prov.Banten tidak diakui karena dibentuk tidak sesuai dengan prosedur dan Mekanisme yang berlaku di Organda, maka dalam rapat ini tidak memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
8. Sekjend Organda mengusir peserta rapat yang bukan pada posisi jabatan Ketua dan sekretaris DPC Organda dan tidak memiliki SK Pengurus.
9. Sekjend Organda menyampaikan bahwa DPC Kota Tangerang yang sah adalah yang berdasarkan Skep 003/K/DPD-ORG/BTN/X/2006
10. Sekjend Organda tidak mau menanggapi dan menjelaskan permasalahan DPC Organda Kota Tangerang yang sah dan DPC Organda Kab.Tangerang
11. Didalam Rapat Pleno Diperluas III Sekjend Organda tidak mengevaluasi surat mosi tidak percaya (apakah ada pelanggaran AD/ART) serta tidak dibahas satu persatu.
12. Sekjend Organda tidak membahas dan mengklarifikasi surat mosi tidak percaya
13. Sekjend Organda langsung mengadakan voting tanpa ada klarifikasi dan penjelasan terlebih dahulu dari DPD Organda Prov.Banten atas surat Mosi Tidak Percaya.
14. Sekjend Organda tidak memberikan kesempatan kepada DPD Organda Prov.Banten untuk mengklarifikasi atas surat mosi
15. DPU Taksi memprotes kepada Sekjend Organda karena kehadirannya atas undangan DPD tetapi didalam rapat tidak diperbolehkan untuk berbicara dan pengambilan hak suara.
16. Pada saat Ketua DPD Organda Prov.Banten memberikan Penjelasan dan Klarifikasi atas Surat Mosi (baru satu surat Mosi DPC), Sekjend Organda langsung mengambil alih dan melanjutkan dengan pengambilan suara/voting untuk Musdalub yaitu : 4 DPC setuju, 1 DPC Menolak, 1 DPC gugus demi hukum
17. Setelah diadakan Voting DPC Kota dan Kabupaten Tangerang Protes kepada Sekjend Organda karena pembahasan belum selesai, akan tetapi kenapa langsung diadakan Voting.
18. Sekjend Organda setelah mendengan protes keras dari 2 DPC langsung menutup Rapat Pleno Diperluas dan langsung Keluar Ruangan